JAKARTA, arikamedia – Direktur Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (PUM), Dr.Drs, Bahtiar,Msi, mengatakan, khususnya kepada jajaranya, Kesbangpol seluruh Indonesia di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota, dia berharap menggairahkan kegiatan dialog yang digerakkan di daerah, tentang perempuan dan politik serta demokrasi.
Ditandaskan, tema perempuan dan politik itu selalu tema menarik. Menurutnya, tentu itu juga menjadi riset-riste ilmiah.
“Pengalaman menunjukkan bahwa sampai di tahun 2023 ini kalau kita mengchek data dari 200 negara di dunia ini, masalah politik dan perempuan ini memang masih masalah di berbagai negara lain,” ujarnya dalam Webinar yang dilaksanakan secara online (zoom meeting) dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta, dengan judul ‘Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Perempuan dalam rangka Peningkatan Partisipasi Politik dalam Mendukung Suksesnya Pemilu 2024’, Senin (6/3/2023).
Terjadi penurunan organisasi pergerakan di bidang perempuan. Ini kata Bahtiar, menjadi soal kita dibanding awal reformasi. Beberapa tahun terakhir ini, terjadi tren penurunan 0,08%.
Bahkan ditambahkan, beberapa negara di dunia, praktek-praktek diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam politik, masih banyak terjadi.
Ini menurutnya, harus dibicarakan dan diingatkan terus, tentu bukan hanya perempuan dalam konteks partisipan pasif, malah kita hendak mendorong kaum perempuan menjadi aktor utama dalam politik.
Apalagi di hadapan mata kita ini sedang menuju proses 2024, proses calon Presiden, calon anggota DPD RI, calon anggota DPR-RI, calon anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/kota, kemudian calon penyelenggara Pemilu yang sekarang sedang berlangsung seleksinya KPU dan Bawaslu.
“Kalau kita belajar sejarah Indonesia, rujukannya bukan Kartini. Ada dua Kerajaan yang Rajanya Perempuan, satu Kerajaan Bone ada 6 Rajanya di abad 14, Kedua Kerajaan Aceh. Di Jazirah Indonesia Perempuan dalam Pemerintahan dan politik sudah lama, sayangnya kita diskusi tentang perempuan dan politik hanya di abad 17,” tuturnya.
Perempuan harus merdeka dalam politik, jangan sampai perempuan tidak lagi merdeka, organisasi perempuan adalah candradimuka pada kaum perempuan untuk memimpin.
Bahtiar mengemukakan, Ormas dalam bentuk apapun itu jabatan sosial, jadi harus kita dorong dan kita gerakkan. Dia menandaskan, pihaknya di Kementerian tugasnya mendorong , mendukung organisasi masyarakat Indonesia, jangan sampai organisasi mati. Menurut Bahtiar, UU Nomor 17 tahun 2017, sudah mengatur ada makhluk politik yang namanya ormas, jangan sampai pelan-pelan mati.
“Tidak ada negara demokrasi yang kuat dikatakannya, tanpa didukung oleh keberadaan ormas yang besar dan tumbuh kuat. Organisasi yang sangat kita harapkan tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah tentunya ormas perempuan dengan berbagai jenis serta bentuknya,” tambah Bahtiar.
Ini harus terus diperjuangkan tanpa henti, karena negara-negara demokrasi di seluruh dunia, kadang ada naiknya, ada waktu dia turun lagi kemudian naik turun lagi. Makanya di Indonesia, ia mengatakan, sudah cukup baik pencapaiannya, walau tentu masih ada hal-hal yang mesti disempurnakan. (Red)
Discussion about this post